Kasus korupsi Hambalang, Wisma Atlet, dan juga di Kementerian
Pendidikan yang menyangkut beberapa elit politik partai Demokrat partai
penguasa saat ini, sempat membuat gaduh dunia politik kita. Partai yang
mempunyai Tagline “Katakan tidak pada korupsi” dan mempunyai tujuan awal
untuk memberantas korupsi malah sebaliknya. Saat ini sudah beberapa
elit partai termasuk Nazarudin dan Angelina Sondakh yang divonis
bersalah dan Andi Mallarangeng yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus
yang mereka sandang saat ini berbeda, Nazarudin dalam kasus Wisma Atlet,
Angie panggilan akrab Angelina Sondakh dalam kasus di kementerian
Pendidikan, dan Andi Mallarangeng dalam kasus Hambalang yang menelan
dana sebesar 1,2 Triliun.
Anas Urbaningrum sempat disebut- sebut oleh Nazarudin
terlibat dan menjadi otak yang mengatur mulai dari aal perencanaan
sampai dibangunnya mega proyek Hambalang namun Anas masih belum
ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena KPK saat ini masih
mendalami kasus mega proyek tersebut dan mencari bukti-bukti kuat untuk
menyeret ketua umum partai berwarna biru ini.
VONIS ANGIE!
Saat ini mereka yang sudah divonis oleh pengadilan
Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) adalah Nazarudin yang dijatuhi hukuman 4
tahun 10 bulan jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 7
tahun. Dan Angelina Sondakh yang dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan dan
denda 250 juta, juga jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang
menuntut 7 tahun.
Hukuman 4 tahun tersebut telah menciderai rasa
keadilan masyarakat, adanya sejumlah kejanggalan dalam menerapkan aturan
hukum yang digunakan. Menurut Ketua KPK Abraham Samad hakim menerapkan
pasal II Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) yang diganti dengan UU No 20/2001 ini ganjil
karena seharusnya pasal yang dipakai adalah Pasal 12A juncto Pasal 18 UU Tipikor untuk menjerat dan menghukum semua perbuatan Angie.
Dengan tidak digunakan pasal 12A tersebut Angie tidak
dikenai hukuman penggantian uang yang dikorupsi. Hukuman 250 juta itu
hanya sebagai denda bukan pengganti uang yang telah di korupsi,
disinilah yang membuat rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi
seolah-olah orang yang melakukan korupsi bermilyar-milyar hanya dijatuhi
vonis rendah dan denda yang juga rendah tanpa pengembalian uang yang
telah dikorupsi tersebut. Padahal kasus korupsi bukan kasus biasa atau
kasus umum, ini kasus serius yang menyangkut hakikat orang banyak,
membuat indonesia semakin terpuruk tapi nampaknya penegakan hukumnya
masih belum sempurna bahkan masih jauh dari sempurna. Ada beberapa
tahanan korupsi yang sekarang sudah bebas dan mulai menikmati hasil
korupsinya dengan leluasa tanpa rasa malu karena pada saat divonis
mereka tidak di jatuhi hukuman pengembalian uang yang telah dikorupsi.
Disamping itu Angelina Sondakh adalah anggota DPR
yang telah dinonaktifkan. Anggota DPR adalah perwakilan rakyat yang
menjamin dan melindungi hak-hak rakyat dan bukan menjadi penikmat uang
rakyat, anggota DPR seperti Angie yang korup berarti mengkhianati rakyat
yang telah memilihnya. Dan seharusnya itu juga yang harus
dipertimbangkan oleh majelis hakim Tipikor untuk menjatuhi hukuman lebih
berat kepada Anggie.
Oleh : Sony Samaritan
Sabtu, 12 Januari 2013
Jumat, 21 Desember 2012
Belajar Dari Sipadan Dan Ligitan
Indonesia
adalah salah satu Negara yang memiliki ribuan pulau-pulau cantik dan mempesona
mulai dari sabang hingga marauke. Terhampar jelas keanekaragaman yang ada di Indonesia
menyebabkan para negara tetangga kita melirik sinis, betapa tidak wisata bahari
kita adalah salah satu yang terbaik di dunia. Jangan heran bila ada yang
menginginkannya, mencaplok, dan mengakui pulau-pulau kita sebagai wilayah administratif
Negara lain. Hal itu pun telah terjadi, Malaysia adalah Negara yang mengakui
Sipadan dan Ligitan sebagai salah satu pulau mereka mengacu pada peta yang
telah dibuat belanda beberapa abad yang lalu. Malaysia bersikukuh bahwa Sipadan
dan Ligitan adalah bagian dari mereka dan mereka berhak memanfaatkan sumberdaya
alam yang tersedia di sana. Tapi Indonesia tidak tinggal diam, Indonesia mati-matian
mempertahankan pulau cantik tersebut hingga dibawa ke meja Mahkamah Internasional.
Dan tepat pada sepuluh tahun yang lalu Mahkamah Internasional telah memutuskan
bahwa Malaysia-lah yang mempuyai hak atas pulau itu, dua pulau lagi terlepas dari
pangkuan ibu pertiwi setelah provinsi Timor-Timur.
Sekarang pulau yang dulunya hampir
tidak tersentuh pemerintah Indonesia itu telah berubah menjadi surganya para
penikmat keindahan alam dari berbagai dunia. Harta karun pulau tersebut adalah
terletak di bawah lautnya, ribuan jenis ikan dan terumbu karang tumbuh subur di
sana pesona sipadan adalah salah satu yang terindah dan masuk dalam 10 wisata
bahari yang sangat diminati di dunia. Walau pun Sipadan termasuk dalam 10
wisata bahari yang sangat diminati tetapi pemerintah Malaysia tidak serakah
dalam mengeksplor pulau tersebut, resort
yang dulunya menjamur di pulau tersebut sekarang hanya tinggal 6 resort saja yang tersisa hal itu tentu
saja untuk mengurangi jumlah turis yang terus membanjiri pulau tersebut,
apabila jumlah turis yang membeludak itu terus menerus dibiarkan, pemeritah Malaysia
khawatir pulau tersebut akan tercemar dengan banyaknya sampah dan suara bising
yang akan mengganggu ekosistem yang ada disana. Dari situlah pemerintah Malaysia
membatasi para penyelam yang dulunya bisa mencapai 800 penyelam dalam sehari
sekarang hanya dibatasi menjadi 120 penyelam dalam sehari.
Tentu saja
itu adalah ide yang bagus dalam mengelola
daerah wisata karena kita tahu semua ini bukan hanya sekedar bisnis
tetapi ini adalah masalah lingkungan yang harus kita lestarikan agar suatu saat
anak cucu kita juga dapat menikmati sama dengan apa yang telah kita nikmati
kini, karena sebenarnya alam adalah
titipan anak cucu kita, bukan warisan dari kita. Maka dari itu mari kita
berpikir sekali lagi dan mulailah belajar dari apa yang telah orang lain bisa
lakukan, jangan malu untuk mengakui bahwa Negara lain lebih baik dari kita
dalam hal mengelola pariwisatanya. Masih banyak lagi pulau di Negara kita yang
harus kita kelola dengan baik agar hal semacam ini tidak akan terulang kembali.
(oleh : Sony Samaritan)
Langganan:
Postingan (Atom)
