Sabtu, 12 Januari 2013

"Korupsi dan Vonisnya"

           Kasus korupsi Hambalang, Wisma Atlet, dan juga di Kementerian Pendidikan yang menyangkut beberapa elit politik partai Demokrat partai penguasa saat ini, sempat membuat gaduh dunia politik kita. Partai yang mempunyai Tagline “Katakan tidak pada korupsi” dan mempunyai tujuan awal untuk memberantas korupsi malah sebaliknya. Saat ini sudah beberapa elit partai  termasuk Nazarudin dan Angelina Sondakh yang divonis bersalah dan Andi Mallarangeng yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus yang mereka sandang saat ini berbeda, Nazarudin dalam kasus Wisma Atlet, Angie panggilan akrab Angelina Sondakh dalam kasus di kementerian Pendidikan, dan Andi Mallarangeng dalam kasus Hambalang yang menelan dana sebesar 1,2 Triliun.
 
           Anas Urbaningrum sempat disebut- sebut oleh Nazarudin terlibat dan menjadi otak yang mengatur mulai dari aal perencanaan sampai dibangunnya mega proyek Hambalang namun Anas masih belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena KPK saat ini masih mendalami kasus mega proyek tersebut dan mencari bukti-bukti kuat untuk menyeret ketua umum partai berwarna biru ini.

VONIS ANGIE!
           Saat ini mereka yang sudah divonis oleh pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) adalah Nazarudin yang dijatuhi hukuman 4 tahun 10 bulan jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut  Umum yang menuntut 7 tahun. Dan Angelina Sondakh yang dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan dan denda 250 juta, juga jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 7 tahun. 

           Hukuman 4 tahun tersebut telah menciderai rasa keadilan masyarakat, adanya sejumlah kejanggalan dalam menerapkan aturan hukum yang digunakan. Menurut Ketua KPK Abraham Samad hakim menerapkan pasal II Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diganti dengan UU No 20/2001 ini ganjil karena seharusnya pasal yang dipakai adalah Pasal 12A juncto Pasal 18 UU Tipikor untuk menjerat dan menghukum semua perbuatan Angie.

           Dengan tidak digunakan pasal 12A tersebut Angie tidak dikenai hukuman penggantian uang yang dikorupsi. Hukuman 250 juta itu hanya sebagai denda bukan pengganti uang yang telah di korupsi, disinilah yang membuat rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi seolah-olah orang yang melakukan korupsi bermilyar-milyar hanya dijatuhi vonis rendah dan denda yang juga rendah tanpa pengembalian uang yang telah dikorupsi tersebut. Padahal kasus korupsi bukan kasus biasa atau kasus umum, ini kasus serius yang menyangkut hakikat orang banyak, membuat indonesia semakin terpuruk tapi nampaknya penegakan hukumnya masih belum sempurna bahkan masih jauh dari sempurna. Ada beberapa tahanan korupsi yang sekarang sudah bebas dan mulai menikmati hasil korupsinya dengan leluasa tanpa rasa malu karena pada saat divonis mereka tidak di jatuhi hukuman pengembalian uang yang telah dikorupsi.

           Disamping itu Angelina Sondakh adalah anggota DPR yang telah dinonaktifkan. Anggota DPR adalah perwakilan rakyat yang menjamin dan melindungi hak-hak rakyat dan bukan menjadi penikmat uang rakyat, anggota DPR seperti Angie yang korup berarti mengkhianati rakyat yang telah memilihnya. Dan seharusnya itu juga yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim Tipikor untuk menjatuhi hukuman lebih berat kepada Anggie.

Oleh : Sony Samaritan

Jumat, 21 Desember 2012

Belajar Dari Sipadan Dan Ligitan



Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki ribuan pulau-pulau cantik dan mempesona mulai dari sabang hingga marauke. Terhampar jelas keanekaragaman yang ada di Indonesia menyebabkan para negara tetangga kita melirik sinis, betapa tidak wisata bahari kita adalah salah satu yang terbaik di dunia. Jangan heran bila ada yang menginginkannya, mencaplok, dan mengakui pulau-pulau kita sebagai wilayah administratif Negara lain. Hal itu pun telah terjadi, Malaysia adalah Negara yang mengakui Sipadan dan Ligitan sebagai salah satu pulau mereka mengacu pada peta yang telah dibuat belanda beberapa abad yang lalu. Malaysia bersikukuh bahwa Sipadan dan Ligitan adalah bagian dari mereka dan mereka berhak memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia di sana. Tapi Indonesia tidak tinggal diam, Indonesia mati-matian mempertahankan pulau cantik tersebut hingga dibawa ke meja Mahkamah Internasional. Dan tepat pada sepuluh tahun yang lalu Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa Malaysia-lah yang mempuyai hak atas pulau itu, dua pulau lagi terlepas dari pangkuan ibu pertiwi setelah provinsi Timor-Timur.
          Sekarang pulau yang dulunya hampir tidak tersentuh pemerintah Indonesia itu telah berubah menjadi surganya para penikmat keindahan alam dari berbagai dunia. Harta karun pulau tersebut adalah terletak di bawah lautnya, ribuan jenis ikan dan terumbu karang tumbuh subur di sana pesona sipadan adalah salah satu yang terindah dan masuk dalam 10 wisata bahari yang sangat diminati di dunia. Walau pun Sipadan termasuk dalam 10 wisata bahari yang sangat diminati tetapi pemerintah Malaysia tidak serakah dalam mengeksplor pulau tersebut, resort yang dulunya menjamur di pulau tersebut sekarang hanya tinggal 6 resort saja yang tersisa hal itu tentu saja untuk mengurangi jumlah turis yang terus membanjiri pulau tersebut, apabila jumlah turis yang membeludak itu terus menerus dibiarkan, pemeritah Malaysia khawatir pulau tersebut akan tercemar dengan banyaknya sampah dan suara bising yang akan mengganggu ekosistem yang ada disana. Dari situlah pemerintah Malaysia membatasi para penyelam yang dulunya bisa mencapai 800 penyelam dalam sehari sekarang hanya dibatasi menjadi 120 penyelam dalam sehari.
Tentu saja itu adalah ide yang bagus dalam mengelola  daerah wisata karena kita tahu semua ini bukan hanya sekedar bisnis tetapi ini adalah masalah lingkungan yang harus kita lestarikan agar suatu saat anak cucu kita juga dapat menikmati sama dengan apa yang telah kita nikmati kini, karena sebenarnya  alam adalah titipan anak cucu kita, bukan warisan dari kita. Maka dari itu mari kita berpikir sekali lagi dan mulailah belajar dari apa yang telah orang lain bisa lakukan, jangan malu untuk mengakui bahwa Negara lain lebih baik dari kita dalam hal mengelola pariwisatanya. Masih banyak lagi pulau di Negara kita yang harus kita kelola dengan baik agar hal semacam ini tidak akan terulang kembali.
(oleh : Sony Samaritan)