Kasus korupsi Hambalang, Wisma Atlet, dan juga di Kementerian
Pendidikan yang menyangkut beberapa elit politik partai Demokrat partai
penguasa saat ini, sempat membuat gaduh dunia politik kita. Partai yang
mempunyai Tagline “Katakan tidak pada korupsi” dan mempunyai tujuan awal
untuk memberantas korupsi malah sebaliknya. Saat ini sudah beberapa
elit partai termasuk Nazarudin dan Angelina Sondakh yang divonis
bersalah dan Andi Mallarangeng yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus
yang mereka sandang saat ini berbeda, Nazarudin dalam kasus Wisma Atlet,
Angie panggilan akrab Angelina Sondakh dalam kasus di kementerian
Pendidikan, dan Andi Mallarangeng dalam kasus Hambalang yang menelan
dana sebesar 1,2 Triliun.
Anas Urbaningrum sempat disebut- sebut oleh Nazarudin
terlibat dan menjadi otak yang mengatur mulai dari aal perencanaan
sampai dibangunnya mega proyek Hambalang namun Anas masih belum
ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena KPK saat ini masih
mendalami kasus mega proyek tersebut dan mencari bukti-bukti kuat untuk
menyeret ketua umum partai berwarna biru ini.
VONIS ANGIE!
Saat ini mereka yang sudah divonis oleh pengadilan
Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) adalah Nazarudin yang dijatuhi hukuman 4
tahun 10 bulan jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 7
tahun. Dan Angelina Sondakh yang dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan dan
denda 250 juta, juga jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang
menuntut 7 tahun.
Hukuman 4 tahun tersebut telah menciderai rasa
keadilan masyarakat, adanya sejumlah kejanggalan dalam menerapkan aturan
hukum yang digunakan. Menurut Ketua KPK Abraham Samad hakim menerapkan
pasal II Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) yang diganti dengan UU No 20/2001 ini ganjil
karena seharusnya pasal yang dipakai adalah Pasal 12A juncto Pasal 18 UU Tipikor untuk menjerat dan menghukum semua perbuatan Angie.
Dengan tidak digunakan pasal 12A tersebut Angie tidak
dikenai hukuman penggantian uang yang dikorupsi. Hukuman 250 juta itu
hanya sebagai denda bukan pengganti uang yang telah di korupsi,
disinilah yang membuat rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi
seolah-olah orang yang melakukan korupsi bermilyar-milyar hanya dijatuhi
vonis rendah dan denda yang juga rendah tanpa pengembalian uang yang
telah dikorupsi tersebut. Padahal kasus korupsi bukan kasus biasa atau
kasus umum, ini kasus serius yang menyangkut hakikat orang banyak,
membuat indonesia semakin terpuruk tapi nampaknya penegakan hukumnya
masih belum sempurna bahkan masih jauh dari sempurna. Ada beberapa
tahanan korupsi yang sekarang sudah bebas dan mulai menikmati hasil
korupsinya dengan leluasa tanpa rasa malu karena pada saat divonis
mereka tidak di jatuhi hukuman pengembalian uang yang telah dikorupsi.
Disamping itu Angelina Sondakh adalah anggota DPR
yang telah dinonaktifkan. Anggota DPR adalah perwakilan rakyat yang
menjamin dan melindungi hak-hak rakyat dan bukan menjadi penikmat uang
rakyat, anggota DPR seperti Angie yang korup berarti mengkhianati rakyat
yang telah memilihnya. Dan seharusnya itu juga yang harus
dipertimbangkan oleh majelis hakim Tipikor untuk menjatuhi hukuman lebih
berat kepada Anggie.
Oleh : Sony Samaritan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar