Sabtu, 12 Januari 2013

"Korupsi dan Vonisnya"

           Kasus korupsi Hambalang, Wisma Atlet, dan juga di Kementerian Pendidikan yang menyangkut beberapa elit politik partai Demokrat partai penguasa saat ini, sempat membuat gaduh dunia politik kita. Partai yang mempunyai Tagline “Katakan tidak pada korupsi” dan mempunyai tujuan awal untuk memberantas korupsi malah sebaliknya. Saat ini sudah beberapa elit partai  termasuk Nazarudin dan Angelina Sondakh yang divonis bersalah dan Andi Mallarangeng yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus yang mereka sandang saat ini berbeda, Nazarudin dalam kasus Wisma Atlet, Angie panggilan akrab Angelina Sondakh dalam kasus di kementerian Pendidikan, dan Andi Mallarangeng dalam kasus Hambalang yang menelan dana sebesar 1,2 Triliun.
 
           Anas Urbaningrum sempat disebut- sebut oleh Nazarudin terlibat dan menjadi otak yang mengatur mulai dari aal perencanaan sampai dibangunnya mega proyek Hambalang namun Anas masih belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena KPK saat ini masih mendalami kasus mega proyek tersebut dan mencari bukti-bukti kuat untuk menyeret ketua umum partai berwarna biru ini.

VONIS ANGIE!
           Saat ini mereka yang sudah divonis oleh pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) adalah Nazarudin yang dijatuhi hukuman 4 tahun 10 bulan jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut  Umum yang menuntut 7 tahun. Dan Angelina Sondakh yang dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan dan denda 250 juta, juga jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 7 tahun. 

           Hukuman 4 tahun tersebut telah menciderai rasa keadilan masyarakat, adanya sejumlah kejanggalan dalam menerapkan aturan hukum yang digunakan. Menurut Ketua KPK Abraham Samad hakim menerapkan pasal II Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diganti dengan UU No 20/2001 ini ganjil karena seharusnya pasal yang dipakai adalah Pasal 12A juncto Pasal 18 UU Tipikor untuk menjerat dan menghukum semua perbuatan Angie.

           Dengan tidak digunakan pasal 12A tersebut Angie tidak dikenai hukuman penggantian uang yang dikorupsi. Hukuman 250 juta itu hanya sebagai denda bukan pengganti uang yang telah di korupsi, disinilah yang membuat rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi seolah-olah orang yang melakukan korupsi bermilyar-milyar hanya dijatuhi vonis rendah dan denda yang juga rendah tanpa pengembalian uang yang telah dikorupsi tersebut. Padahal kasus korupsi bukan kasus biasa atau kasus umum, ini kasus serius yang menyangkut hakikat orang banyak, membuat indonesia semakin terpuruk tapi nampaknya penegakan hukumnya masih belum sempurna bahkan masih jauh dari sempurna. Ada beberapa tahanan korupsi yang sekarang sudah bebas dan mulai menikmati hasil korupsinya dengan leluasa tanpa rasa malu karena pada saat divonis mereka tidak di jatuhi hukuman pengembalian uang yang telah dikorupsi.

           Disamping itu Angelina Sondakh adalah anggota DPR yang telah dinonaktifkan. Anggota DPR adalah perwakilan rakyat yang menjamin dan melindungi hak-hak rakyat dan bukan menjadi penikmat uang rakyat, anggota DPR seperti Angie yang korup berarti mengkhianati rakyat yang telah memilihnya. Dan seharusnya itu juga yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim Tipikor untuk menjatuhi hukuman lebih berat kepada Anggie.

Oleh : Sony Samaritan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar